skip to Main Content

“Memberi Formula yang Tepat untuk Persaingan yang Semakin Ketat”

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu kinerja industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan kebijakan strategis guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kemenperin mencatat pada triwulan III tahun 2020, kontribusi sektor IKFT menembus hingga 4,49%. Adapun sektor utama penyumbang terbesar yaitu industri kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh sebesar 14,96% atau melampaui pertumbuhan ekonomi yaang mengalami kontraksi hingga 3,49%.

Sedangkan dari kinerja ekspor pada triwulan III/2020, sektor IKFT menyumbang sebesar USD 27,05 miliar dengan realisasi investasi menembus angka Rp 51,96 triliun, dan total tenaga kerja sebanyak 6,24 juta orang.

Pada tahun 2020, Kemenperin menargetkan kinerja ekspor IKFT mampu menembus USD 34,14 miliar dengan realisasi investasi mencapai Rp 84,65 triliun, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7,37 juta orang.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam dalam sesi wawancara khusus secara gamblang membeberkan beberapa tantangan dan kinerja sektor IKFT di tahun 2020 dan rencana pengembangan di tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, tugasnya sebagai Dirjen IKFT adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan penguatan industri 4.0, hingga pengendalian kegiatan usaha industri pada industri kimia hulu, kimia hilir, farmasi, semen, keramik, dan industri pengelolaaan bahan galian nonlogam, serta industri tekstil, kulit, dan alas kaki. Berikut petikan wawancaranya:

Apa saja tantangan Bapak sebagai Dirjen IKFT? Dan, bagaimana solusi untuk mengatasinya?

Sebagaimana diketahui, angka impor untuk sektor IKFT cukup tinggi mencapai USD37,67 miliar pada tahun 2019, dan USD24,53 miliar sepanjang Januari-September 2020. Impor tersebut sebagian besar barupa bahan baku. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi impor tersebut, pemerintah melalui Kemenperin tengah melaksanakan program substitusi impor 35% pada tahun 2022.

Selain itu, tantangan lainnya adalah melanjutkan pembangunan industri kimia hulu dengan memanfaatkan turunan dari indutri migas yang menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia selama ini. Ke depan, bagaimana industri migas nasional tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber energi tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai bahan baku industri.

Terlebih dari itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait implementasi RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang baru saja ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan implementasi RCEP yaitu, pertama, mewaspadai berkurangnya ekspor produk Indonesia teruttama ke negara-negara partner diluar ASEAN.

Kedua, mewaspadai adanya trade deflection yang juga bisa mnegurangi pasar ekspor potensial produk Indonesia. Ketiga, meninjau kembali beberapa policy adjustment yang telah dilakukan dalam hal ini Ditjen IKFT sejak tahun 2017 sebagai upaya peningkatan daya saing produk IKFT di dalam RCEP. FTA ini menjadi tidak mudah, kita harus benar-benar mengevaluasi lagi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Sudah tepatkah kebijakan kita? Kalau belum tepat, kita evaluasi lagi. Bagaimana kita memberikan formula yang paling tepat untuk sektor industri kita dalam persaingan yang semakin ketat.

Apa yang menjadi fokus Bapak selama tahun 2020 dan untuk 2021?

Ada beberapa program prioritas nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 di antaranya, restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki, monitoring realiasi investasi sektor IKFT, pendampingan dan fasilitasi peningkatan ekspor IKFT, penumbuhan dan pengembangan industri garam industri dan bahan baku obat, hingga substitusi impor bahan baku industri semen, keramik dan pengelolaan bahan galian nonlogam.

Di samping itu, Kemenperin melalui Ditjen IKFT terus memfasilitasi dan mendorong terlaksananya mega proyek investasi di sektor IKFT antara lain, Proyek Petrokimia Teluk Bintuni, Lotte dan CPC Taiwan. Disampig proyek lain yang tidak kalah pentingnya.

Kemudian, Ditjen IFKT juga akan lebih memfokuskan pengembangan industri bahan baku sektor farmasi pada tahun 2021. Menurut Khayam, industri farmasi nasional sudah mampu menguasai sekitar 60% pasar obat global. Tetapi disisi lain, impor bahan baku farmasi nasional masih cukup tinggi sebesar 95%. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu spesies herbal yang bisa dijadikan bahan baku obat.

Kita memmiliki lebih dari 30 ribu spesies bahan alami atau herbal yang sudah kita bagi menjadi tiga tahapan, herbal atau jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, untuk herbal terstandar kini sudah melalui proses uji pra klinis, bahkan untuk fitofarmaka sudah melalui proses uji klinis. Fitofarmaka ini sedang kita gali lebih dalam, sehingga dalam waktu 10-15 tahun bisa mengikis angka impor bahan baku obat yang mencapai 95%.

Fokus selanjutnya yaitu pengembangan industri kosmetik. Industri kosmetik kita terbilang aneh,  bahan baku mentah untuk produk kosmetik kita lebih banyak ekspor, namun disisi lain justru pasar Indonesia dibanjiri produk kosmetik jadi dari berbagai negara. Ini yang menjadi fokus kita. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan Balai Besar Industri Kimia untuk nantinya bisa menjadi Central of Exellent nya industri farmasi dan kosmetik. Dan yang terakhir, Ditjen IKFT juga terus mendorong industri pelumas dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri, pasca pengembangan kendaraan litrik di Indonesia akan berdampak cukup signifikan bagi industri pelumas di Tanah Air. Kebutuhan akan pelumas memang tidak bisa dipungkiri akan berkurang pasca pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air. Tetapi disatu sisi pelumas bukan hanya digunakan untuk sektor otomotif saja, tetapi kebutuhan pelumas untuk kebutuhan industri besar lainnya sangat signifikan. Oleh karena itu, kami sedang menyiapkan SNI nya. Ini prioritas kita tahun depan.

Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor IKFT?

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dunia. Sektor IKFT juga merasakan dampak yang signifikan. Sebagaimana diketahui, Covid-19 dirasakan Indonesia mulai sejak bulan Maret 2020.

Setelah mengalami pertumbuhan yang cukup baik sepanjang tahun 2019 sebesar 6,08%, sektor IKFT mengalami kontraksi sebesar minus 4,32% pada triwulan II/2020 dan minus 0,92% pada triwulan III/2020.

Pertumbuhan negatif didorong oleh penurunan permintaan baik domsetik maupun ekspor. Ekspor produk IKFT selama periode Januari-September 2020 sebesar USD 27,05 miliar, angka ini turun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai USD30,01 miliar. Sedangkan dari sisi impor juga mengalami penurunan dari USD29,48 miliar pada Januari-September 2019 menjadi USD24,53 miliar di tahun 2020. Penurunan tersebut mengakibatkan utilisasi sektor industri juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Utilisasi rata-rata sektor IKFT pada tahun 2019 adalah 76%, turun tajam pada masa pandemi Covid-19 sampai sekitar 55% pada bulan Oktober 2020. Dari sisi tenaga kerja, dampak juga dirasakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 2 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, dan 170 ribu orang yang sementara ini tidak bekerja.

Kebijakan apa saja yang telah dikelaurkan untuk menggenjot kinerja IKFT?

Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk menggenjot sektor IKFT antara lain, program substitusi impor 35% pada tahun 2022, penurunan harga gas bumi untuk tujuh sektor yang masuk ke dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2016 dan tambahan 10 sektor di luar Perpres 40/2016. Selanjutnya, insentif listrik berupa pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum 40 jam menyala, insentif BMDTP sektor industri terdampak Covid-19, serta tax allowance dan tax holiday.

Adapun kebijakan dalam rangka mendukung program substitusi impor 35% pada tahun 2022 antara lain, larangan terbatas, pemberlakuan preshipment inspection, pengaturan entry point pelabuhan untuk komoditi tertentu diarahkan di luar Jawa, pembenahan LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk), mengembalikan dari post border ke border, serta rasionalisasi PLB (Pusat Logistik Berikat). Selanjutnya, menaikkan tarif MFN (Most Favored Nation) untuk komoditas strategis, menaikkan implementasi trade remedies, SNI wajib/TBT (technical barrier to trade), penerapan P3DN secara tegas dan konsisten, serta Pengenaan bea keluar. Dirjen IKFT optimis dengan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan dapat mensukseskan program substitusi impor 35% pada tahun 2022.

Back To Top